UU 27/2026 mencabut ketentuan PKWT dalam UU 13/2003 dan UU Cipta Kerja (Pasal 311). Enam ketentuan ini paling sering menentukan sah tidaknya sebuah kontrak.
PKWT yang tidak tertulis, atau dipakai untuk pekerjaan tetap, demi hukum menjadi PKWTT.
Pasal 85 dan Pasal 87 ayat (2), (5), (6)
PKWT hanya boleh untuk pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu: sekali selesai atau sementara, paling lama 2 tahun, musiman, produk atau kegiatan baru yang masih dijajaki, atau tidak tetap. Pekerja dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pengawas ke pengadilan negeri setelah bipartit tidak mencapai kesepakatan.
Durasi: 2 tahun, diperpanjang maksimal 2 kali
Setiap perpanjangan paling lama 1 tahun. Pemberi kerja wajib memberi tahu pekerja secara tertulis paling lambat 7 hari sebelum PKWT berakhir.
Pasal 82 ayat (2) dan (3)
PKWT tanpa masa percobaan
Masa percobaan yang disyaratkan dalam PKWT batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung sejak hari pertama.
Pasal 86
Uang kompensasi wajib, sanksi bertingkat
PKWT yang berakhir wajib diikuti uang kompensasi sesuai masa kerja. Kelalaian dikenai peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
Pasal 88 dan 89
Putus kontrak sebelum waktunya, bayar sisa upah
Pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu berakhir, di luar alasan yang diatur, membayar ganti rugi sebesar upah sampai akhir jangka waktu kontrak.
Pasal 90
PKWTT: percobaan maksimal 3 bulan
Upah minimal 75% dari upah jabatan dan tidak di bawah upah minimum, plus jaminan sosial. Kontrak lisan wajib disusul surat pengangkatan tertulis, atau pemberi kerja dikenai sanksi.
Pasal 92–94