PELATIHAN

Diperbarui sesuai UU No. 27 Tahun 2026

PHK Sesuai RegulasiLegal, fair, dan business-safe

Pahami aturan main PHK yang baru, kelola risiko perselisihan, dan ambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun bisnis.

1 hariIntensif
09.00–16.00WIB
Offline / OnlinePublic & Inhouse
Jakarta / ZoomLokasi
22+Tahun pengalaman konsultan HR
1000+Klien korporat di Indonesia
30.000+Praktisi HR telah dilatih
2004Mulai berpraktik sebagai konsultan HR

Aturan PHK berubah. Proses yang dulu aman belum tentu masih aman.

UU 27/2026 menaruh PHK di bawah proses yang ketat. Enam ketentuan ini paling sering menentukan apakah sebuah PHK berdiri atau gugur.

PHK tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap batal demi hukum.

Pasal 228 ayat (6) dan (7)

Jika bipartit tidak mencapai kesepakatan, PHK hanya dapat dilakukan setelah ada penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap. Tanpa itu, pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali pekerja.

Cegah dulu, baru bicara PHK

Pemberi kerja, pekerja, serikat, dan pemerintah wajib mencegah PHK lewat tahapan yang diatur: kurangi lembur dan shift, kurangi jam atau hari kerja, rumahkan bergilir, hingga tawarkan pensiun dini sukarela.

Pasal 228 ayat (1) dan (2)

Bipartit wajib, maksimal 30 hari kerja

Maksud PHK dirundingkan secara musyawarah dengan serikat pekerja atau dengan pekerja yang bersangkutan, dan diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak perundingan dimulai.

Pasal 228 ayat (3) dan (4)

Larangan PHK diperluas ke 10 alasan

Antara lain sakit sesuai keterangan dokter hingga 12 bulan, menikah, hamil atau melahirkan, ibadah, kegiatan serikat, hingga pengaduan tindak pidana. PHK atas alasan ini batal demi hukum.

Pasal 230

Skorsing tetap dengan upah

Selama proses PHK dan penyelesaian perselisihan, kedua pihak tetap menjalankan kewajibannya. Skorsing dimungkinkan, dengan upah dan hak lainnya tetap dibayar.

Pasal 235

Dana cadangan pesangon

Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga pemerintah, dengan pengecualian usaha mikro dan kecil. Kelalaian dikenai sanksi administratif bertahap.

Pasal 253

Jalur PHK menurut UU 27/2026

Urutannya tidak bisa dilompati. Di pelatihan ini, setiap titik keputusan dibedah dengan kasus nyata.

  1. 1

    Cegah

    Tempuh upaya pencegahan PHK dan dokumentasikan setiap langkahnya.

    Pasal 228(2)
  2. 2

    Rundingkan

    Bipartit secara musyawarah untuk mufakat, paling lama 30 hari kerja.

    Pasal 228(3)–(4)
  3. 3

    Dua kemungkinan

    Sepakat

    Perjanjian bersama menjadi dasar PHK.

    Tidak sepakat

    Masuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

  4. 4

    Laksanakan PHK

    Hanya setelah ada kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap, lalu bayarkan hak pekerja.

    Pasal 228(5)–(6), 232

Titik paling berisiko: keputusan PHK sepihak yang sudah dieksekusi sebelum langkah 3 selesai. Akibatnya batal demi hukum dan pekerja harus dipekerjakan kembali.

Hak pekerja per alasan PHK

Pengali ini mengacu pada tabel pesangon (Pasal 232 ayat 2) dan uang penghargaan masa kerja (Pasal 232 ayat 3).

Alasan PHKPesangonPenghargaan masa kerjaLainnya
Pekerja tidak bersedia lanjut setelah penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahanPasal 236 ayat 11×1×Penggantian hak
Pemberi kerja tidak bersedia menerima pekerja pada kondisi yang samaPasal 236 ayat 22×1×Penggantian hak
Perusahaan tutup karena rugi terus-menerus 2 tahunPasal 2371×1×Penggantian hak
Perusahaan tutup permanen atas keputusan pemilikPasal 2381×1,5×Penggantian hak
Keadaan memaksa (kahar), PKPU, atau pailitPasal 239–2401×1×Penggantian hak
Pekerja mengajukan PHK karena perbuatan pemberi kerjaPasal 241 ayat 12×1×Penggantian hak
Pelanggaran setelah SP 1, 2, dan 3 berturut-turutPasal 2441×1×Penggantian hak
Sakit berkepanjangan atau disabilitas akibat kecelakaan kerja lebih dari 12 bulanPasal 2462×2×Penggantian hak 1×
Memasuki usia pensiunPasal 247–2482×1×Penggantian hak; iuran pensiun dapat diperhitungkan
Pekerja meninggal dunia, diberikan kepada ahli warisPasal 2492×1×Penggantian hak
Mengundurkan diri sesuai syarat, atau mangkir 5 hari kerja lebih dengan 2 kali panggilan patutPasal 242–243––Penggantian hak dan uang pisah

Uang pisah paling sedikit 1 bulan upah bila perusahaan tidak mengaturnya (Pasal 233). Upah dasar perhitungan adalah upah pokok dan tunjangan tetap (Pasal 234). Usaha mikro dan kecil menentukan besaran berdasarkan kesepakatan (Pasal 250). Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 252).

Kompetensi yang Anda bawa pulang

  • Menjelaskan kerangka regulasi PHK dalam UU 27/2026 dan status peraturan pelaksananya.
  • Memetakan alasan PHK yang diperbolehkan dan yang dilarang sebelum keputusan diambil.
  • Menjalankan tahapan pencegahan dan bipartit dengan dokumentasi yang kuat.
  • Menghitung hak pekerja dan financial exposure untuk berbagai skenario PHK.
  • Mengenali red flags yang berujung pada perselisihan atau PHK batal demi hukum.
  • Menyusun komunikasi PHK yang profesional, manusiawi, dan minim risiko.

Kurikulum komprehensif dan praktis

Dari perspektif bisnis, regulasi, hingga eksekusi dan manajemen risiko.

1

PHK dalam perspektif bisnis dan hubungan industrial

Mengapa PHK adalah keputusan strategis, bukan administrasi. Business driver workforce reduction, risiko hukum, finansial, operasional, dan people, serta kesalahan umum perusahaan.

Case discussion: keputusan bisnis yang berubah menjadi perselisihan
2

Kerangka regulasi PHK dalam UU 27/2026

Struktur Bab XV (Pasal 227–252), pencabutan UU 13/2003, serta status peraturan pelaksana yang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan (termasuk PP 35/2021) hingga Peraturan Pemerintah baru terbit. Regulatory checking sebelum keputusan diambil.

Output: regulatory map sebagai dasar analisis PHK

Untuk siapa, dan bagaimana belajarnya

Rekomendasi peserta

  • HR Manager dan HR Business Partner
  • Industrial Relations
  • Legal dan Compliance
  • Pimpinan dan manajemen

Metode pembelajaran

  1. Memahami regulasi
  2. Menganalisis kasus
  3. Mengambil keputusan
  4. Menerapkan di tempat kerja

Pilih format sesuai agenda Anda

Tanggal pelaksanaan dikonfirmasi langsung oleh Admin HRD Forum.

Public training offline

Belajar tatap muka di Jakarta, 1 hari intensif, 09.00–16.00 WIB.

Public training online

Kelas interaktif via Zoom dengan jam yang sama.

Inhouse training

Disesuaikan dengan kebijakan, kasus, dan kebutuhan perusahaan Anda.

Investasi per peserta

Paling hematEarly Bird (H-14)Rp 2.500.000per peserta

Berlaku untuk pendaftaran H-14 sebelum pelaksanaan.

NormalRp 2.800.000per peserta

Harga reguler pendaftaran.

InvoiceRp 3.100.000per peserta

Pembayaran dilakukan setelah pelatihan.

Seluruh nilai investasi berlaku per peserta. Tanggal pelaksanaan silakan hubungi Admin.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah PHK tanpa kesepakatan bipartit masih bisa dijalankan?

Tidak. Jika bipartit tidak mencapai kesepakatan, PHK baru dapat dilakukan setelah ada penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap. PHK tanpa kesepakatan atau putusan tersebut batal demi hukum (Pasal 228).

Apakah PP 35 Tahun 2021 masih berlaku?

Peraturan pelaksana dari UU 13/2003 dan UU Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 27/2026, dan peraturan pelaksana baru harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak diundangkan (Pasal 310 dan 312). Pelatihan ini membahas bagian mana yang perlu dicek ulang.

Bagaimana dengan gugatan yang sudah terdaftar sebelum UU ini berlaku?

Gugatan perselisihan hubungan industrial yang telah didaftarkan sebelum berlakunya UU 27/2026 diselesaikan berdasarkan UU 13/2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 6/2023 (Pasal 300).

Apakah pelatihan ini tersedia untuk inhouse?

Ya. Materi dapat disesuaikan dengan kebijakan internal, perjanjian kerja, dan kasus yang dihadapi perusahaan Anda.

Kelola risiko dan ambil keputusan PHK dengan tepat.

Bekali tim HR, legal, dan pimpinan dengan pemahaman UU 27/2026 sebelum keputusan berikutnya.