UU 27/2026 menaruh PHK di bawah proses yang ketat. Enam ketentuan ini paling sering menentukan apakah sebuah PHK berdiri atau gugur.
PHK tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap batal demi hukum.
Pasal 228 ayat (6) dan (7)
Jika bipartit tidak mencapai kesepakatan, PHK hanya dapat dilakukan setelah ada penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap. Tanpa itu, pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali pekerja.
Cegah dulu, baru bicara PHK
Pemberi kerja, pekerja, serikat, dan pemerintah wajib mencegah PHK lewat tahapan yang diatur: kurangi lembur dan shift, kurangi jam atau hari kerja, rumahkan bergilir, hingga tawarkan pensiun dini sukarela.
Pasal 228 ayat (1) dan (2)
Bipartit wajib, maksimal 30 hari kerja
Maksud PHK dirundingkan secara musyawarah dengan serikat pekerja atau dengan pekerja yang bersangkutan, dan diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak perundingan dimulai.
Pasal 228 ayat (3) dan (4)
Larangan PHK diperluas ke 10 alasan
Antara lain sakit sesuai keterangan dokter hingga 12 bulan, menikah, hamil atau melahirkan, ibadah, kegiatan serikat, hingga pengaduan tindak pidana. PHK atas alasan ini batal demi hukum.
Pasal 230
Skorsing tetap dengan upah
Selama proses PHK dan penyelesaian perselisihan, kedua pihak tetap menjalankan kewajibannya. Skorsing dimungkinkan, dengan upah dan hak lainnya tetap dibayar.
Pasal 235
Dana cadangan pesangon
Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga pemerintah, dengan pengecualian usaha mikro dan kecil. Kelalaian dikenai sanksi administratif bertahap.
Pasal 253