Batasan Jenis Pekerjaan
Alih daya hanya untuk kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi: pelayanan kebersihan, penyediaan makanan, tenaga pengaman, dan angkutan bagi pekerja/buruh.
HRD Forum — Konsultan HR & Training Provider Sejak 2004
Rancang, pilih, implementasikan, dan kendalikan outsourcing secara sistematis. Geser perspektif dari keputusan administratif headcount menuju Strategic Workforce & Vendor Management Decision yang memberikan dampak bisnis nyata.
Mengapa Outsourcing Penting bagi Bisnis?
Outsourcing bukan sekadar keputusan untuk "menggunakan tenaga kerja dari pihak ketiga". Dalam perspektif bisnis, outsourcing merupakan strategic workforce decision yang harus mampu menjawab pertanyaan: pekerjaan apa yang tepat dialihdayakan, mengapa perlu dialihdayakan, bagaimana mengelolanya, bagaimana mengendalikan risiko, dan bagaimana memastikan kualitas layanan tetap mendukung target bisnis.
Kesalahan dalam merancang outsourcing bukan hanya menghasilkan masalah HR, namun berdampak domino langsung terhadap keberlangsungan performa perusahaan.
Rantai Dampak Kesalahan Strategi Outsourcing:
Dasar Hukum & Update Regulasi
Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan dan berlaku sejak 28 Oktober 2026, menggantikan UU No. 13 Tahun 2003 serta pasal ketenagakerjaan terkait dalam UU Cipta Kerja. Berikut ketentuan kunci yang dibedah dalam pelatihan.
Alih daya hanya untuk kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi: pelayanan kebersihan, penyediaan makanan, tenaga pengaman, dan angkutan bagi pekerja/buruh.
Alih daya jasa penunjang sektor pertambangan dan perminyakan, serta BUMN, wajib melalui anak perusahaan berbentuk perseroan terbatas.
Jika pekerja alih daya digunakan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, demi hukum hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan.
Perjanjian kerja tertulis (PKWT/PKWTT), syarat kerja, upah & jaminan sosial menjadi tanggung jawab vendor. Wajib berbentuk PT berizin usaha, memiliki struktur & skala upah, dan dilarang memotong hak normatif.
Perlindungan hak pekerja dialihkan kepada vendor pengganti, dan masa kerja diperhitungkan kumulatif untuk batas waktu PKWT sepanjang objek pekerjaannya sama.
Paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun. Rencana perpanjangan diberitahukan tertulis paling lambat 7 hari sebelum berakhir.
Perjanjian alih daya yang disepakati sebelum UU diundangkan tetap berlaku sampai perjanjian berakhir, namun perusahaan wajib menyesuaikan paling lama 1 tahun sejak 28 Oktober 2026. Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana (termasuk Pasal 101) harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak diundangkan.
Ringkasan ini disusun dari naskah UU No. 27 Tahun 2026 untuk keperluan informasi dan bukan merupakan nasihat hukum. Rujuk naskah resmi dan peraturan pelaksananya untuk penerapan pada kasus spesifik.
Tujuan & Nilai Tambah
Outline Pelatihan
Pelatihan dirancang intensif selama 1 hari (6 jam efektif) mencakup kerangka kerja strategis hingga eksekusi taktis.
Metode Pembelajaran
Target Peserta
Level: Staff berpengalaman, Supervisor, Manager, hingga HR/Business Leader.
Investasi Pelatihan
Jadwal Pelatihan 2026
| Bulan | Tanggal Pelaksanaan | Waktu & Lokasi | Status Kelas |
|---|
Pertanyaan Sering Diajukan
Ya. Pembahasan materi mengacu pada UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (Pasal 95–101) yang berlaku sejak 28 Oktober 2026, termasuk ketentuan peralihannya dan perkembangan peraturan pelaksananya.
Menurut Pasal 95, alih daya hanya untuk kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, yaitu usaha pelayanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja/buruh, tenaga pengaman atau satuan pengamanan, dan penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh. Sektor pertambangan dan/atau perminyakan (Pasal 96) serta BUMN (Pasal 97) menggunakan alih daya melalui anak perusahaan berbentuk PT. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Perjanjian alih daya yang disepakati sebelum UU diundangkan tetap berlaku sampai perjanjian berakhir (Pasal 306 ayat 2). Namun perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh alih daya wajib menyesuaikan dengan UU paling lama 1 tahun sejak diundangkan pada 28 Oktober 2026 (Pasal 306 ayat 1), dan peraturan pelaksananya harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak diundangkan (Pasal 312).
Pelatihan ini memberikan pemahaman manajerial, strategis, dan praktis mengenai compliance serta governance outsourcing, bukan merupakan legal opinion individual untuk kasus hukum tertentu.
Ya. Baik opsi Offline di Hotel Jakarta maupun Online via Live Zoom mendapatkan materi, kerangka kerja (framework), serta studi kasus eksklusif yang sama dari HRD Forum.
Tentu. HRD Forum melayani penyelenggaraan Inhouse Training yang disesuaikan khusus dengan karakteristik bisnis, jenis pekerjaan, dan tantangan alih daya di perusahaan Anda.
Business First. Compliance First. Performance First.
Bergeser dari pendekatan administratif headcount menuju pengelolaan vendor & workforce yang akuntabel, efisien, terkendali, dan bernilai strategis tinggi.
Event@HRD-Forum.com