Batasan Jenis Pekerjaan
Alih daya hanya untuk kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi: pelayanan kebersihan, penyediaan makanan, tenaga pengaman, dan angkutan bagi pekerja/buruh.
HRD Forum — Konsultan HR & Training Provider Sejak 2004
Mengelola Outsourcing Bukan Sekadar Mengelola Vendor — Tetapi Mengelola Cost, Capability, Compliance, Risk & Business Performance secara terukur dan berkelanjutan.
Perspektif Bisnis
Outsourcing sering dipandang sederhana: perusahaan butuh tenaga kerja → mencari vendor → tenaga kerja ditempatkan → vendor membayar. Padahal dalam praktiknya, outsourcing merupakan sebuah business ecosystem yang melibatkan perusahaan pengguna, perusahaan alih daya, pekerja, kontrak, biaya, service level, compliance, operational performance, dan employee relations.
Ketika dikelola dengan buruk, outsourcing dapat menghasilkan false efficiency. Harga vendor mungkin terlihat murah, tetapi perusahaan dapat membayar lebih mahal melalui biaya kualitas buruk, turnover tinggi, rework, absenteeism, risiko compliance, hingga gangguan operasional. Pelatihan ini hadir untuk mengubah pola pikir dari sekadar bertransaksi tenaga kerja menjadi pengelolaan ekosistem outsourcing yang measurable dan compliant.
Ukuran keberhasilan outsourcing tidak boleh berhenti pada "Berapa harga vendor?", tetapi "Berapa total value yang dihasilkan dibandingkan total cost dan risk yang ditanggung?"
Dasar Hukum & Update Regulasi
Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan dan berlaku sejak 28 Oktober 2026, menggantikan UU No. 13 Tahun 2003 serta pasal ketenagakerjaan terkait dalam UU Cipta Kerja. Berikut ketentuan kunci yang dibedah dalam pelatihan.
Alih daya hanya untuk kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi: pelayanan kebersihan, penyediaan makanan, tenaga pengaman, dan angkutan bagi pekerja/buruh.
Alih daya jasa penunjang sektor pertambangan dan perminyakan, serta BUMN, wajib melalui anak perusahaan berbentuk perseroan terbatas.
Jika pekerja alih daya digunakan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, demi hukum hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan.
Perjanjian kerja tertulis (PKWT/PKWTT), syarat kerja, upah & jaminan sosial menjadi tanggung jawab vendor. Wajib berbentuk PT berizin usaha, memiliki struktur & skala upah, dan dilarang memotong hak normatif.
Perlindungan hak pekerja dialihkan kepada vendor pengganti, dan masa kerja diperhitungkan kumulatif untuk batas waktu PKWT sepanjang objek pekerjaannya sama.
Paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun. Rencana perpanjangan diberitahukan tertulis paling lambat 7 hari sebelum berakhir.
Perjanjian alih daya yang disepakati sebelum UU diundangkan tetap berlaku sampai perjanjian berakhir, namun perusahaan wajib menyesuaikan paling lama 1 tahun sejak 28 Oktober 2026. Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana (termasuk Pasal 101) harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak diundangkan.
Ringkasan ini disusun dari naskah UU No. 27 Tahun 2026 untuk keperluan informasi dan bukan merupakan nasihat hukum. Rujuk naskah resmi dan peraturan pelaksananya untuk penerapan pada kasus spesifik.
Manfaat Pelatihan
Silabus Program
Dirancang untuk membangun kemampuan mengelola keseluruhan outsourcing management lifecycle secara strategis dan compliant.
Dari Cost Saving ke Business Value · Outsourcing vs manpower supply · Strategic drivers vs tactical drivers · Risiko outsourcing yang tidak dirancang dengan baik · Batasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan menurut UU No. 27 Tahun 2026.
Exercise: Outsource vs Insource vs Hybrid AnalysisKonsep alih daya dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia · Peran perusahaan pemberi pekerjaan vs alih daya · Perjanjian kerja, perlindungan hak pekerja, & regulatory red flags.
Special Regulatory Update: Bedah Pasal 95–101 UU No. 27 Tahun 2026 (berlaku sejak 28 Oktober 2026): kegiatan jasa penunjang yang dapat dialihdayakan, ketentuan khusus sektor pertambangan, perminyakan & BUMN, peralihan status hubungan kerja demi hukum (Pasal 98), tanggung jawab perusahaan alih daya (Pasal 99), serta ketentuan peralihan bagi perjanjian yang sedang berjalan (Pasal 306).
Job & activity analysis (pemetaan pekerjaan inti vs jasa penunjang) · Scope of Work & Service specification · Vendor qualification & due diligence (Financial, Operational, Compliance, Perizinan Berusaha PT & Track Record).
Exercise: Vendor Selection Simulation (Weighted Evaluation Matrix)Jangan Membeli Tenaga Kerja, Kelola Service Delivery · Prinsip dasar Outsourcing Agreement (perjanjian tertulis, klausul pergantian vendor & pengalihan hak pekerja) · Formulasi SLA & KPI (Attendance, Productivity, Quality, Turnover, Safety, CSAT) · Governance & Escalation mechanism.
Exercise: Menyusun Outsourcing SLA & KPI FrameworkApakah Outsourcing Benar-Benar Lebih Murah? · Outsourcing cost structure · Menghitung hidden cost, turnover cost, replacement cost, & compliance exposure (struktur & skala upah, larangan pemotongan hak normatif) · Total Cost of Outsourcing Framework.
Exercise: Outsourcing Cost & Total Economic Impact SimulationMengelola People Without Becoming the Employer · Boundary management antara user company dan vendor (risiko peralihan status hubungan kerja, Pasal 98) · Coordination, discipline, complaint handling, & employee relations.
Case Study: "Ketika User Terlalu Jauh Mengendalikan Pekerja Outsourcing"Vendor performance dashboard & early warning indicators · Corrective Action Plan & renegotiation · Decision Framework: Continue, Improve, Renegotiate, Replace, or Insource.
Simulasi kasus nyata: Perusahaan menghadapi kenaikan biaya, penurunan kualitas, turnover tinggi, dan isu compliance saat kontrak vendor akan berakhir. Peserta melakukan Diagnose → Analyze → Evaluate → Decide → Design → Present di hadapan panel.
FRAMEWORK UTAMA
Metode Pembelajaran
Target Peserta
Direkomendasikan untuk tingkat profesional Intermediate – Advanced.
Skema Investasi
Jadwal Pelatihan 2026
| Bulan | Tanggal Pelaksanaan | Waktu & Format | Status Kelas |
|---|
Pertanyaan Umum
Outsourcing bukan hanya penghematan biaya sesaat. Pengelolaan yang salah menyebabkan false efficiency—di mana perusahaan justru membayar lebih mahal akibat kualitas buruk, turnover tinggi, gangguan operasional, dan risiko hukum.
Materi mencakup kerangka regulasi alih daya terkini Indonesia, khususnya UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (Pasal 95–101) yang berlaku sejak 28 Oktober 2026 sebagai tindak lanjut Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023, termasuk ketentuan peralihannya dan perkembangan peraturan pelaksananya.
Menurut Pasal 95, alih daya hanya untuk kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, yaitu usaha pelayanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja/buruh, tenaga pengaman atau satuan pengamanan, dan penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh. Perusahaan pertambangan dan/atau perminyakan dapat menggunakan alih daya untuk jasa penunjang di bidangnya melalui anak perusahaan berbentuk PT (Pasal 96), sedangkan BUMN melalui anak perusahaannya (Pasal 97). Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Perjanjian alih daya yang disepakati sebelum UU diundangkan tetap berlaku sampai perjanjian berakhir (Pasal 306 ayat 2). Namun perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh alih daya wajib menyesuaikan dengan UU paling lama 1 tahun sejak diundangkan pada 28 Oktober 2026 (Pasal 306 ayat 1), dan peraturan pelaksananya harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak diundangkan (Pasal 312).
Ya. Selain opsi Public Training (Offline Hotel Jakarta / Online Zoom), HRD Forum melayani Inhouse Training yang disesuaikan dengan konteks industri dan kasus spesifik perusahaan Anda.
Harga vendor biasa hanya melihat nominal penawaran per tenaga kerja. Total Cost of Outsourcing menghitung seluruh dampak ekonomi, termasuk hidden costs seperti biaya turnover, biaya perbaikan kualitas (rework), biaya administrasi, dan risiko compliance.
Don't Just Manage Vendors. Manage Value, Performance & Risk.
Bangun ekosistem alih daya yang compliant, terukur, dan berdampak langsung pada business performance.
Event@HRD-Forum.com