UMK Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Upah Minimum Kabupaten/Kota se Jawa Timur telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/568/KPTS/013/2019 dan mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2020.

Kota Surabaya menjadi kota di Jawa Timur dengan nilai UMK tertinggi, yaitu Rp 4.200.479. Berikutnya Kabupaten Gresik berada di urutan kedua dengan UMK sebesar Rp 4.197.030.

Sementara UMK terkecil di Jawa Timur adalah Rp 1.913.321 yang berlaku di Kabupaten Sampang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo,Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Magetan.

Adapun daftar UMK di Jawa Timur pada tahun 2020 adalah sbb :

Kota Surabaya: Rp 4.200.479
Kabupaten Gresik: Rp 4.197.030
Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.193.581
Kabupaten Pasuruan: Rp 4.190.133
Kabupaten Mojokerto: Rp 4. 179.787
Kabupaten Malang: Rp 3.081.275
Kota Malang: Rp 2.895.502
Kota Batu: Rp 2.794.801
Kota Pasuruan: Rp 2.794.801
Kabupaten Jombang: Rp 2.654.095
Kabupaten Tuban: Rp 2.532.234
Kabupaten Probolinggo: Rp 2.503.265
Kota Mojokerto: Rp 2.456.302
Kabupaten Lamongan: Rp 2.423.724
Kabupaten Jember: Rp 2.355.662
Kota Probolinggo: Rp 2.319.796
Kabupaten Banyuwangi: Rp 2.314.278
Kota Kediri: Rp 2.060.924
Kabupaten Bojonegoro: Rp 2.016.781
Kabupaten Kediri: Rp 2.008.504
Kabupaten Lumajang: Rp 1.982.295
Kabupaten Tulungagung: Rp 1.958.844
Kabupaten Bondowoso: Rp 1.954.705
Kabupaten Bangkalan: Rp 1.954.705
Kabupaten Nganjuk: Rp 1.954.705
Kabupaten Blitar: Rp 1.954.705
Kabupaten Sumenep: Rp 1.954.705
Kota Madiun: Rp 1.954.705
Kota Blitar: Rp 1.954.705
Kabupaten Sampang: Rp 1.913.321
Kabupaten Situbondo: Rp 1.913.321
Kabupaten Pamekasan: Rp 1.913.321
Kabupaten Madiun: Rp 1.913.321
Kabupaten Ngawi: Rp 1.913.321
Kabupaten Ponorogo: Rp 1.913.321
Kabupaten Pacitan: Rp 1.913.321
Kabupaten Trenggalek: Rp 1.913.321
Kabupaten Magetan: Rp 1.913.321

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK):

Definisi: Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (kabupaten atau kota) di Indonesia. Penetapan UMK dilakukan untuk melindungi hak-hak pekerja dan menetapkan tingkat upah minimum yang dianggap layak bagi pekerja di wilayah tersebut.

Manfaat:

Perlindungan Pekerja: Menetapkan UMK membantu melindungi pekerja dari upah yang tidak wajar atau eksploitasi oleh pemberi kerja.
Kesejahteraan Pekerja: UMK bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja menerima kompensasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan tingkat kesejahteraan pekerja.
Pencegahan Kemiskinan: Dengan menetapkan tingkat upah minimum yang dapat diterima, UMK membantu mencegah pekerja jatuh ke dalam kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh upah yang tidak memadai.
Pembangunan Ekonomi Lokal: UMK dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal dengan meningkatkan daya beli pekerja, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan bisnis lokal.
Keseimbangan Hubungan Industri: UMK membantu mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, menciptakan dasar yang lebih adil untuk negosiasi upah dan meningkatkan kondisi kerja secara keseluruhan.

Penerapan UMK juga membawa manfaat sosial dan ekonomi lebih luas, termasuk mengurangi kesenjangan pendapatan, meningkatkan standar hidup, dan mendukung pemerataan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. Namun, implementasi dan dampak UMK dapat bervariasi tergantung pada dinamika ekonomi dan kebijakan setempat.