Daftar UMK Jawa Timur 2017

Daftar UMK Jawa Timur 2017
Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang UMK Tahun 2017 telah ditandatangani Gubernur Jatim bapak Soekarwo. Rumusan untuk menetapkan UMK 2017 Jawa Timur berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
Berdasarkan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, maka kenaikan upah minimum kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur mengalami kenaikan 8,25 persen.
Upah Minimum Kabupaten/Kota UMK Jawa Timur Tahun 2017 tertinggi adalah Surabaya sebesar Rp 3.296.212,50.
Bagi Anda yang memiliki informasi ataupun data UMK 2017 provinsi lainnya, mohon dapat mengirimkannya kepada kami di email : redaksi@HRD-Forum.com. Daftar UMK 2017 lainnya dapat dilihat di website HRD Forum ini.
Berikut Daftar UMK Tahun 2017 di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.
- Kota Surabaya Rp 3.296.212,50
- Kab Gresik Rp 3.293.506,25
- Kab Sidoarjo Rp 3.290.800
- Kab Pasuruan Rp 3.288.093,75
- Kab Mojokerto Rp 3.279.975
- Kab Malang Rp 2.368.510
- Kota Malang Rp 2.272.167
- Kota Batu Rp 2.193.145
- Kab Jombang Rp 2.082.730
- Kab Tuban Rp 1.901.952,50
- Kota Pasuruan Rp 1.901.952,50
- Kab Probolinggo Rp 1.879.220
- Kab Jember Rp 1.763.392,50
- Kota Mojokerto Rp 1.735.247,50
- Kota Probolinggo Rp 1.735.247,50
- Kab Banyuwangi Rp 1.730.917,50
- Kab Lamongan Rp 1.702.772,50
- Kota Kediri Rp 1.617.255
- Kab Bojonegoro Rp 1.582.615
- Kab Kediri Rp 1.576.120
- Kab Lumajang Rp 1.555.552,50
- Kab Tulungagung Rp 1.537.150
- Kab Bondowoso Rp 1.533.902,50
- Kab Bangkalan Rp 1.530.655
- Kab Nganjuk Rp 1.527.407,50
- Kab Blitar Rp 1.520.912,50
- Kab Sumenep Rp 1.513.335
- Kota Madiun Rp 1.509.005
- Kota Blitar Rp 1.509.005
- Kab Sampang Rp 1.501.427,50
- Kab Situbondo Rp 1.487.355
- Kab Pamekasan Rp 1.461.375
- Kab Madiun Rp 1.450.550
- Kab Ngawi Rp 1.444.055
- Kab Ponorogo Rp 1.388.847,50
- Kab Pacitan Rp 1.388.847,50
- Kab Trenggalek Rp 1.388.847,50
- Kab Magetan Rp 1.388.847,50
Bagi Anda yang memiliki informasi ataupun data UMK provinsi lainnya, mohon dapat mengirimkannya kepada kami di email : redaksi@HRD-Forum.com.
Daftar UMK 2017 lainnya dapat Anda lihat di website HRD Forum ini.
Upah Minimum Kota/Kabupaten: Manfaat dan Tantangan Implementasinya
Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) adalah standar gaji minimum yang ditetapkan oleh bupati/walikota di setiap kota/kabupaten di Indonesia. Penetapan UMK bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan mereka mendapatkan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum di daerahnya.
Manfaat UMK
- Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja: UMK membantu meningkatkan taraf hidup pekerja dengan memastikan mereka mendapatkan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar di daerahnya.
- Meningkatkan Daya Beli Masyarakat: UMK yang lebih tinggi dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya.
- Mengurangi Kesenjangan: UMK membantu mempersempit kesenjangan pendapatan antara pekerja kaya dan miskin di daerahnya.
- Meningkatkan Produktivitas: UMK yang adil dapat meningkatkan moral dan motivasi pekerja, sehingga meningkatkan produktivitas di daerahnya.
Tantangan Implementasi UMK
- Keberatan Pengusaha: Pengusaha, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), sering kali keberatan dengan kenaikan UMK karena khawatir akan meningkatkan beban biaya dan menghambat pertumbuhan bisnis di daerahnya.
- Ketidaksesuaian dengan Kondisi Ekonomi: Penetapan UMK yang tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi di setiap daerah dapat menyebabkan inflasi dan pengangguran di daerahnya.
- Kesulitan Penegakan: Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dapat menyebabkan perusahaan tidak membayar UMK sesuai ketentuan di daerahnya.
- Kesenjangan Keterampilan: Kesenjangan keterampilan antara pekerja dan kebutuhan industri dapat menyebabkan pekerja tidak mendapatkan pekerjaan meskipun UMK telah dinaikkan di daerahnya.
Solusi Mengatasi Tantangan
- Dialog Sosial: Pemerintah daerah perlu melakukan dialog sosial dengan pengusaha dan pekerja untuk mencapai kesepakatan tentang UMK yang adil dan berkelanjutan di daerahnya.
- Kebijakan Pendukung: Pemerintah daerah perlu memberikan insentif dan kebijakan pendukung untuk membantu pengusaha dalam menyesuaikan diri dengan kenaikan UMK di daerahnya.
- Peningkatan Keterampilan: Pemerintah daerah perlu meningkatkan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan pekerja agar sesuai dengan kebutuhan industri di daerahnya.
- Penegakan Hukum: Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan perusahaan membayar UMK sesuai ketentuan di daerahnya.
Catatan
UMK memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Namun, implementasi UMK juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi.
Pemerintah daerah, pengusaha, dan pekerja perlu bekerja sama untuk memastikan UMK dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak di daerahnya.
Terima Kasih dan salam HR