Upah Minimum Provinsi

Mengacu pada besaran inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional, Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan kenaikan upah minimum Provinsi 2020 naik 8,51%,

Besaran inflasi nasional yang dimaksud adalah 3,39% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12%, dimana hal tersebut telah dituangkan dalam surat edaran menteri nomor B-M/308/HI.01.00/2019 yang ditujukan pada Gubenur Se-Indonesia.

Berdasarkan surat edaran menteri nomor B-M/308/HI.01.00/2019 para Gubenur wajib mengumumkan kenaikan UMP tersebut secara serentak pada 1 November 2019. Sedangkan, untuk UMK selambat-lambatnya ditetapkan dan diumumkan pada 21 November 2019.

Meski diputuskan UMP nasional sebesar 8,51%, namun bagi daerah dengan UMP/UMK pada 2019 masih dibawa nilai kebutuhan hidup layak (KHL), wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat pada penetapan upah minimum 2020.

Hal itu diatur dalam pasal 63 PP no 78/2015 tentang pengupahan. Dalam hal ini disebutkan ada 7 provinsi yang harus menyesuaikan UMP sama dengan KHL yaitu Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, NTT, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

HRD Forum secara bertahap akan menampilkan SK kenaikan UMP 2020 untuk semua provinsi.

1. Bali
2. Bangka Belitung
3. Banten
4. Bengkulu
5. DI Yogyakarta
6. DKI Jakarta
7. Gorontalo
8. Jambi
9. Jawa Barat
10. Jawa Tengah
11. Jawa Timur
12. Kalimantan Barat
13. Kalimantan Selatan
14. Kalimantan Tengah
15. Kalimantan Timur
16. Kalimantan Utara
17. Kepulauan Riau
18. Lampung
19. Maluku
20. Maluku Utara
21. Nangroe Aceh Darussalam
22. Nusa Tenggara Barat
23. Nusa Tenggara Timur
24. Papua
25. Papua Barat
26. Riau
27. Sulawesi Barat
28. Sulawesi Selatan
29. Sulawesi Tengah
30. Sulawesi Tenggara
31. Sulawesi Utara
32. Sumatera Barat
33. Sumatera Selatan
34. Sumatera Utara

Secara bertahap kami akan upload SK kenaikan UMP 2020 semua provinsi. Harap bersabar.

Definisi Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi di Indonesia. Setiap provinsi memiliki UMP yang berbeda, dan penetapan UMP ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi setempat, biaya hidup, serta pertimbangan sosial lainnya. UMP merupakan jumlah terendah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja di suatu provinsi.

Manfaat Adanya Upah Minimum Provinsi

1. Perlindungan Pekerja:
   • UMP berperan sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja, memastikan bahwa mereka menerima kompensasi yang setidaknya mencukupi kebutuhan dasar hidup.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja:
   • Dengan menetapkan standar upah minimum, UMP membantu meningkatkan tingkat kesejahteraan pekerja, memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, perumahan, dan pendidikan.
3. Mendorong Konsumsi Domestik:
   • Pemberian upah yang layak kepada pekerja melalui UMP dapat meningkatkan daya beli mereka. Peningkatan daya beli ini kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi domestik.
4. Mengurangi Ketidaksetaraan:
   • UMP membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memastikan bahwa pekerja, terutama yang berada di tingkat upah terendah, mendapatkan bagian yang adil dari pendapatan nasional.
5. Meningkatkan Produktivitas:
   • Dengan memastikan pekerja mendapatkan upah yang memadai, UMP dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas pekerja, karena mereka merasa dihargai dan dapat hidup layak.
6. Menciptakan Standar Kompetitif:
   • UMP membantu menciptakan standar kompetitif di antara perusahaan dalam suatu provinsi. Ini mencegah praktik pesaing yang mencoba menekan upah pekerja untuk memotong biaya produksi.
7. Ketertiban dan Keadilan Sosial:
   • UMP merupakan implementasi prinsip ketertiban dan keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.
8. Mengurangi Ketegangan Sosial:
   • Dengan memberikan upah yang layak, UMP dapat membantu mengurangi ketegangan sosial dan ketidakpuasan di kalangan pekerja, menciptakan kondisi yang lebih stabil dalam hubungan industrial.

Penting untuk dicatat bahwa UMP harus dikelola dan diterapkan secara bijaksana agar dapat memberikan manfaat yang maksimal tanpa merugikan keberlanjutan bisnis atau penciptaan lapangan kerja.

Semoga bermanfaat dan Salam HRD Forum!