Mengacu pada besaran inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional, Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan kenaikan upah minimum Provinsi 2020 naik 8,51%,

Besaran inflasi nasional yang dimaksud adalah 3,39% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12%, dimana hal tersebut telah dituangkan dalam surat edaran menteri nomor B-M/308/HI.01.00/2019 yang ditujukan pada Gubenur Se-Indonesia.

Berdasarkan surat edaran menteri nomor B-M/308/HI.01.00/2019 para Gubenur wajib mengumumkan kenaikan UMP tersebut secara serentak pada 1 November 2019. Sedangkan, untuk UMK selambat-lambatnya ditetapkan dan diumumkan pada 21 November 2019.

Meski diputuskan UMP nasional sebesar 8,51%, namun bagi daerah dengan UMP/UMK pada 2019 masih dibawa nilai kebutuhan hidup layak (KHL), wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat pada penetapan upah minimum 2020.

Hal itu diatur dalam pasal 63 PP no 78/2015 tentang pengupahan. Dalam hal ini disebutkan ada 7 provinsi yang harus menyesuaikan UMP sama dengan KHL yaitu Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, NTT, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

HRD Forum secara bertahap akan menampilkan SK kenaikan UMP 2020 untuk semua provinsi.

1. Bali
2. Bangka Belitung
3. Banten
4. Bengkulu
5. DI Yogyakarta
6. DKI Jakarta
7. Gorontalo
8. Jambi
9. Jawa Barat
10. Jawa Tengah
11. Jawa Timur
12. Kalimantan Barat
13. Kalimantan Selatan
14. Kalimantan Tengah
15. Kalimantan Timur
16. Kalimantan Utara
17. Kepulauan Riau
18. Lampung
19. Maluku
20. Maluku Utara
21. Nangroe Aceh Darussalam
22. Nusa Tenggara Barat
23. Nusa Tenggara Timur
24. Papua
25. Papua Barat
26. Riau
27. Sulawesi Barat
28. Sulawesi Selatan
29. Sulawesi Tengah
30. Sulawesi Tenggara
31. Sulawesi Utara
32. Sumatera Barat
33. Sumatera Selatan
34. Sumatera Utara

Secara bertahap kami akan upload SK kenaikan UMP 2020 semua provinsi. Harap bersabar.

Salam HRD Forum