Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia

Oleh: admin • Diterbitkan: May 6, 2026 • Waktu Baca: 6 menit

Penjelasan Lengkap Tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia

1. Pengertian Tenaga Kerja Asing (TKA)

Dasar Hukum

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UU No. 6 Tahun 2023 (penetapan Perppu Cipta Kerja)
PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA
Permenaker No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggunaan TKA
Peraturan Imigrasi terkait Visa dan Izin Tinggal

Definisi

Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah:

Warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Artinya:

Orang asing boleh bekerja di Indonesia,
tetapi wajib memenuhi prosedur ketenagakerjaan dan keimigrasian.

2. Prinsip Dasar Penggunaan TKA di Indonesia

Pemerintah Indonesia menganut prinsip:

“TKA boleh bekerja, tetapi harus selektif”

Tujuannya:

transfer knowledge,
transfer teknologi,
mengisi jabatan yang belum tersedia SDM lokal,
mendukung investasi.

Karena itu:

tidak semua jabatan boleh diisi TKA,
ada pembatasan,
ada kewajiban pendampingan tenaga kerja Indonesia.

3. Siapa yang Boleh Mempekerjakan TKA?

Pemberi kerja TKA dapat berupa:

PT PMA
PT lokal
kantor perwakilan asing
yayasan tertentu
badan internasional
lembaga sosial/agama tertentu
perusahaan kontraktor

Tidak boleh:

perseorangan/orang pribadi.

Contoh:
❌ Direktur pribadi mempekerjakan sopir asing tanpa badan usaha.

4. Jabatan yang Bisa dan Tidak Bisa Diisi TKA

TKA hanya boleh menduduki jabatan tertentu.

Dasar:

Kepmenaker tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki TKA.

Contoh jabatan yang umumnya diperbolehkan:

Direktur
Komisaris
Advisor
Technical specialist
Engineering manager
IT consultant
Chef asing tertentu
Quality control specialist

Jabatan yang dilarang untuk TKA

TKA dilarang menduduki jabatan HR/Personalia.

Contoh:

HR Manager
Industrial Relations Manager
Personnel Supervisor

Alasannya:

Karena hubungan industrial wajib dikuasai tenaga kerja Indonesia.

5. Tahapan Penggunaan TKA (Dari Awal Sampai Akhir)

TAHAP 1 — Menentukan Kebutuhan TKA

Perusahaan harus menjawab:

Kenapa perlu TKA?
Posisinya apa?
Apakah SDM lokal belum tersedia?
Apakah ada transfer knowledge?

Praktik HR yang baik:

Buat:

job justification,
alasan bisnis,
target alih pengetahuan.

TAHAP 2 — Menyusun RPTKA

Apa itu RPTKA?

RPTKA = Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Ini adalah:

persetujuan pemerintah untuk penggunaan TKA.

Isi RPTKA:

identitas perusahaan,
jabatan TKA,
jumlah TKA,
lokasi kerja,
masa kerja,
pendamping tenaga kerja Indonesia,
program transfer knowledge.

Pengajuan RPTKA

Dilakukan melalui:

Sistem TKA Online Kemenaker.

Dokumen umum:

NIB
Akta perusahaan
NPWP
Struktur organisasi
Identitas TKA
Draft kontrak kerja
Pendidikan/pengalaman TKA

Hasil:

Jika disetujui → keluar Pengesahan RPTKA.

TAHAP 3 — Pembayaran DKPTKA

DKPTKA

= Dana Kompensasi Penggunaan TKA.

Besarnya:

Umumnya:
US$100 per bulan per TKA.

Dibayar di muka sesuai masa kerja.

Contoh:

TKA bekerja 12 bulan:
12 × US$100 = US$1.200.

Tujuan DKPTKA:

Untuk pengembangan kompetensi tenaga kerja Indonesia.

TAHAP 4 — Pengajuan Visa Kerja

Setelah RPTKA disahkan:
perusahaan mengurus:

Visa Tinggal Terbatas (VITAS)

Jenis umum:

C312 → bekerja.

Diproses melalui:

Direktorat Jenderal Imigrasi.

TAHAP 5 — Masuk Indonesia dan ITAS

Setelah TKA masuk Indonesia:

akan diterbitkan:

ITAS

(Izin Tinggal Terbatas)

Dulu sering disebut KITAS.

TAHAP 6 — Pelaporan dan Kewajiban Perusahaan

Perusahaan wajib:

melaporkan keberadaan TKA,
memastikan izin valid,
melaksanakan pendampingan TKI,
melaporkan perubahan jabatan/lokasi.

6. Kewajiban Pendamping TKI

Perusahaan wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia pendamping.

Tujuannya:

transfer knowledge,
alih teknologi,
regenerasi kompetensi.

Contoh:

TKA sebagai:
“Senior Production Engineer”

Pendamping:
Supervisor lokal.

Risiko jika tidak ada pendamping:

teguran,
masalah saat audit,
kesulitan perpanjangan izin.

7. Masa Berlaku TKA

Tergantung:

jabatan,
proyek,
jenis pekerjaan.

Bisa:

6 bulan,
1 tahun,
2 tahun,
diperpanjang.

8. Hubungan Kerja TKA

TKA wajib memiliki hubungan kerja.

Biasanya:

PKWT (kontrak).

Karena:
izin kerja memiliki batas waktu.

Praktik umum:

kontrak bilingual,
English + Bahasa Indonesia.

9. Hak TKA

Secara umum TKA berhak atas:

upah,
jaminan keselamatan kerja,
perlindungan kerja,
waktu kerja dan istirahat,
hak normatif tertentu.

BPJS untuk TKA

Jika bekerja ≥ 6 bulan:

wajib ikut:

BPJS Kesehatan,
BPJS Ketenagakerjaan tertentu.

10. Pajak Penghasilan TKA

TKA tetap wajib pajak.

Tergantung:

status subjek pajak,
lama tinggal,
tax treaty.

Risiko umum perusahaan:

salah perlakuan pajak expatriate,
tax gross-up tidak benar,
dual taxation issue.

Biasanya perlu koordinasi:

HR,
payroll,
tax consultant.

11. Larangan bagi TKA

TKA dilarang:

bekerja tanpa izin,
bekerja di luar jabatan,
bekerja di luar lokasi,
bekerja rangkap tanpa izin,
bekerja di perusahaan lain tanpa approval.

Contoh Pelanggaran

Kasus:

Izin:
“Technical Advisor”

Fakta:
menjadi operational manager aktif.

→ bisa dianggap pelanggaran izin kerja.

12. Pengakhiran Hubungan Kerja TKA

Hubungan kerja TKA berakhir jika:

kontrak selesai,
izin habis,
PHK,
resign,
deportasi,
perusahaan tutup.

Setelah Berakhir

Perusahaan wajib:

menghentikan izin kerja,
melapor ke instansi,
mengurus exit permit bila diperlukan.

13. Pesangon TKA

Ini sering ditanyakan.

Apakah TKA dapat pesangon?

Secara praktik:

TKA umumnya:

menggunakan PKWT,
sehingga tidak mendapat pesangon PKWTT.

Namun:
hak kontraktual tetap berlaku.

Yang sering diberikan:

kompensasi PKWT,
repatriation cost (tiket pulang),
benefit expatriate sesuai kontrak.

14. Sanksi Jika Mempekerjakan TKA Ilegal

Risiko sangat serius.

Sanksi administratif:

denda,
pencabutan izin,
penghentian proses TKA,
blacklist.

Risiko keimigrasian:

deportasi,
penangkalan.

Risiko pidana tertentu:

jika terkait penyalahgunaan izin/imigrasi.

15. Audit Kepatuhan TKA

Biasanya diperiksa:

RPTKA,
jabatan,
lokasi kerja,
masa berlaku,
pendamping TKI,
pembayaran DKPTKA,
BPJS,
payroll,
pajak.

16. Praktik HR Terbaik untuk Pengelolaan TKA

Perusahaan sebaiknya memiliki:

A. SOP Penggunaan TKA

Isi:

approval internal,
timeline izin,
compliance checklist.

B. Database Expatriate

Berisi:

expiry permit,
passport,
visa,
BPJS,
pajak.

C. Reminder System

Karena masalah paling sering:
izin habis terlambat diperpanjang.

D. Kontrak Expatriate yang Jelas

Harus mengatur:

housing,
transport,
pajak,
medical,
repatriasi,
schooling,
emergency evacuation.

17. Perbedaan Aturan Hukum vs Praktik HR

Topik	Aturan Hukum	Praktik HR
Kontrak TKA	Wajib ada	Biasanya bilingual
Pendamping TKI	Wajib	Sering formalitas (berisiko)
BPJS	Wajib ≥ 6 bulan	Kadang diganti asuransi private
Jabatan	Terbatas	Banyak perusahaan salah penempatan
Transfer knowledge	Wajib	Sering tidak terdokumentasi

18. Contoh Alur Praktis Penggunaan TKA

Kasus:

Perusahaan manufaktur Jepang ingin membawa engineer dari Jepang selama 2 tahun.

Alur:

Tentukan jabatan engineer
Siapkan pendamping lokal
Ajukan RPTKA
Bayar DKPTKA
Urus VITAS
TKA masuk Indonesia
Terbit ITAS
TKA mulai bekerja
Monitoring izin & compliance
Perpanjangan / terminasi

19. Kesalahan yang Paling Sering Terjadi

HR sering salah dalam:

menganggap visa bisnis boleh bekerja,
jabatan tidak sesuai,
lupa perpanjangan,
tidak ada pendamping,
payroll tidak compliant,
TKA bekerja di banyak entitas.

20. Perbedaan Visa Bisnis vs Visa Kerja

Visa Bisnis

Boleh:

meeting,
training,
seminar,
audit.

Tidak boleh:

bekerja operasional,
menerima gaji di Indonesia.

Visa Kerja

Wajib jika:
orang asing benar-benar bekerja.

21. Rekomendasi Aman untuk Perusahaan

Checklist aman:

✅ Pastikan RPTKA valid
✅ Jabatan sesuai izin
✅ Lokasi kerja sesuai
✅ Ada pendamping TKI
✅ Kontrak jelas
✅ Pajak benar
✅ BPJS compliant
✅ Monitoring expiry permit
✅ Simpan seluruh dokumen TKA
✅ Audit internal rutin