PKWT : Jeda 30 hari boleh ditiadakan? | HRD Forum
Home | Article | PKWT : Jeda 30 hari boleh ditiadakan?

PKWT : Jeda 30 hari boleh ditiadakan?

Masih mengenai topik diskusi tentang PKWT alias Karyawan Kontrak. Dikutip dari milis yang dikelola oleh HRD Forum, [email protected], kali ini pertanyaan pertama kali muncul dari member HRD Forum yang bernama Sari, yang menanyakan apakah Jeda 30 hari saat akan ada pembaharuan bisa dihilangkan? pertanyaan dari Sari mendapat banyak tanggapan dan jalannya diskusi dapat menjadi pembelajaran yang baik buat kita semua. Silakan simak isi diskusi tentang PKWT ini.

Pertanyaan :

Siang HRD Forum,

Singkat saja, pada PKWT, apakah jeda 30 hari sebelum pembaharuan boleh dihilangkan? jika boleh dihilangkan bagaimana teknis pelaksanaannya? dan apakah dasar hukumnya?

Terima kasih,

Cheers,

Sari

 Jawaban dari peserta diskusi :

Siang Bu sari,

Mungkin sy bisa bantu. Utk jeda tidak bs dihilangkan dan memang sudah selaras dengan dasar hukum yg berlaku. Utk dasar hukum bila jeda tidak dihilangkan, setahu saya tidak ada (koreksi sy jika sy salah). Dan itu memang sudah sesuai. Bila ibu ingin tidak ada jeda, perlu dilihat dulu konteks kepentingannya untuk apa?krn kalo tidak ada konteks kepentingannya, saran sy lbh baik ttp di jeda. Pd saat jeda pun, terkadang si karyawan sudah mulai mencari pekerjaan ke tempat lain, sekedar masukan, kita bs mengikat si karyawan tsb pd saat jeda dngan ttp memberikan kompensasi ataupun hal lainnya yang memang dpt membuat si karywan tidak lari dr perusahaan. Dengan cara itu, si karyawan tidaka akan mencari di tempat lain. Mungkin masukan tersebut dapat membantu bu Sari. Terima kasih.

Regard,

– Hari Saptoadisa

Dear Ibu Sari,

Mohon ijin menanggapi ya…..

Berdasarkan Kepmen 100/2004 selaku

​PELAKSANAAN

pasal 59 ayat (8) UU 13/2003​,​

terdapat ketentuan yang intinya TIDAK SEMUA PKWT DAPAT dilakukan PEMBAHARUAN.

Dengan kata lain, pekerjaan yang BERSIFAT MUSIMAN DAN pekerjaan yang berhubungan dengan PRODUK BARU​,

TIDAK DAPAT DILAKUKAN PEMBAHARUAN.

Dari ketentuan tersebut di atas, oleh karena MINIM-nya informasi dari Ibu Sari, maka akan jauh lebih pas SEBELUM menanggapi pertanyaan Ibu, IDEALNYA dapat diberikan informasi MANAKAH diantara kategori sifat dan jenis atau kegiatan pekerjaannya di bawah ini yang Ibu maksudkan/diskusikan:

  1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  2. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu 
lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  3. pekerjaan yang bersifat musiman; ATAU
  4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan​

Demikian dan terima kasih.

Salam,

Barkah

Dear pak Barkah,

Terima kasih atas tanggapannya.

posisinya adalah karyawan bagian produksi, jika melihat info dari pak Barkah ;

  1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  2. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu 
lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  3. pekerjaan yang bersifat musiman; ATAU
  4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan

yang pasti bukan nomor 1,3,4 …. tapi gak yakin juga kalau masuk nomor 2, karena ini pekerjaan poduksi yang harus selalu ada, selama perusahaan berpoduksi. Jika seperti itu, bagaimana pak?

Terima kasih,

Cheers,

Sari

Dear Ibu Sari,

Kalau bagian produksi yang HARUS SELALU ADA, maka TIDAK DAPAT dikategorikan sebagai pekerjaan tertentu dgn hubker PKWT (kontrak), sehingga TIDAK diperbolehkan di-PKWT-kan loh….

Mengapa untuk pekerja bagian produksi menanyakan “masa jeda” yg notabene diperuntukkan bagi PKWT (kontrak)?

Demikian dan terima kasih.

Salam,

Barkah

Dear ibu Sari,

Jedah 30 hari tidak bisa/tidak boleh dihilangkan (tapi harus dilaksanakan) karena sudah diatur oleh ketentuan UU seperti yang disebutkan oleh pak Berkah di bawah ini. jika ibu menghilangkan jedah 30 harinya dan langsung ibu lakukan PEMBAHARUAN PKWTnya, maka PKWT Pembaharuan tersebut batal demi hukum dan otomatis demi hukum pula PKWT tersebut berubah menjadi PKWTT (karyawan Tetap).

demikian jawaban untuk pertanyaan ibu. semoga membantu.

Rafael.

Dear Pak Barkah,

Terima kasih atas sharingnya.

Kondisinya, ditempat kami itu sebagian ada yg PKWT dan sebagaian ada yang PKWTT. Terkait dengan pertanyaan saya, bagi karyawan yg kebetulan PKWT, setelah perpanjangan sebelum ada pembaharuan harus jeda 30 hari, pertanyaannya jeda itu boleh dihilangkan atau tidak.

Setelah membaca tanggapan bapak, bahwa sebenarnya kita tidak boleh mengontrak (PKWT) karyawan tsb, mohon diberikan dasar hukumnya pak, agar saya bisa mengajukannya ke pimpinan dan menjadi pembelajaran kami bersama dikemudian hari.

Terima kasih atas ilmu pengetahuannya pak,

Terima kasih,

Cheers,

Sari

Dear Ibu Sari,

Kalau saya menganut paham PKWT pembaharuan TIDAK HARUS ADA masa jeda, meski 1 (satu) haripun, SEPANJANG tidak ada ketentuan lain yg dilanggar.

Rujukan saya pasal 59 ayat (7) UU 13/2003.

Untuk tanggapan saya sebelumnya adalah terkait TIDAK BOLEH mem-PKWT-kan pekerja BAGIAN PRODUKSI yang HARUS SELALU ADA (baca: sifat dan jenis pekerjaannya TERUS MENERUS).

Rujukannya (kalau tidak salah) pasal 59 ayat (2) UU 13/2003.

Kalau bagian PRODUKSI-nya hanya paling lama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya perusahaan BERENCANA TIDAK BERPRODUKSI LAGI (baca: perusahaan akan tutup setelah “berusia” 3 tahun), maka diperbolehkan mem-PKWT-kan pekerja bagian produksi.

Pertanyaannya…..apa iya perusahaan/pengusaha memiliki rencana membatasi HANYA “berusia” 3 tahun?

Demikian dan terima kasih.

Salam,

Barkah

Dear Pak Barkah,

Bagaimana jika produksi suatu perusahaan tergantung musim, biasanya hal ini terjadi pada perusahaan yang menggantungkan pada hasil pertanian, contoh perusahaan santan akan tergantung dari ketersediaan raw material-nya yaitu kelapa, tidak mesti pasokan buah kelapa akan langgeng tiap hari ada, kalau tidak ada bahan baku ya tidak produksi, WALAUPUN tidak begitu lama, misalkan hanya 1 minggu. Apakah jenis produksi ini bisa dimasukkan dalam pekerjaan musiman seperti yg dimaksud UUK tsb..??

Mohon pencerahannya.

Salam

Santo AS

Diskusi yang menarik ! bagi rekan-rekan yang ingin ikut berdiskusi, silakan bergabung, caranya mudah, kirimkan email kosong ke : [email protected]

Kembali ke topik diskusi PKWT, jeda 30 hari bisa ditiadakan atau tidak? itu jelas diatur dalam Kepmen 100 tahun 2004 dan  pasal 59 UU No.13 Tahun 2003. Agar lebih jelasnya bisa dilihat seperti di bawah ini :

Pasal 59 – UU No.13 Tahun 2003

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

  • a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  • b. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  • c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  • d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

 —

Sementara dalam Kepmen 100 tahun 2004 diatur secara lengkap dan lebih rinci lagi, silakan rekan-rekan membacanya di Kepmen 100 tahun 2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Terima Kasih Telah Memilih HRD Forum.

Salam HR !

One comment

  1. untuk contoh surat yang diberikan jeda kekaryawan seperti apa ya?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*