PHK dengan alasan Pasal 164 ayat (3) UUK | HRD Forum
Home | Peristiwa Nasional | PHK dengan alasan Pasal 164 ayat (3) UUK

PHK dengan alasan Pasal 164 ayat (3) UUK

Rekan dan praktisi HRD Indonesia, Apakabar? semoga Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia dan sukses selalu. Amiin.

Kali ini akan kita coba kutip diskusi dari milis tercinta, [email protected] yaitu milis yang dikelola oleh HRD Forum sejak 21 Maret 2004. Yang saat ini sudah memiliki anggota lebih dari 20.800 anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Diskusi kali ini berjudul “PHK dengan alasan pasal 164 ayat (3) UUK” ; mudah-mudahan diskusi ini mampu menambah pengetahuan kita bersama. Agar lebih lengkap, selain membaca diskusi ini, kami sarankan Anda juga membuka UU no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Selamat menyimak.

Pertanyaan :

Dear all senior sekalian,

Mohon pandangannya mengenai alasan efisiensi (pasal 164 ayat (3) UUK) setelah adanya Putusan MK menyatakan bahwa perusahaan harus tutup secara permanent untuk melakukan PHK dengan alasan efisiensi thdp karyawan yg sudah tidak dipercaya lagi oleh perusahaan, apakah masih dapat menggunakan atau mempergunakan alasan lainnya. Tx

Tertanda,

Yuriko Takanada

Jawab :

Dear Yuriko,

PHK untuk efisiensi tidak harus karena perusahaan tutup namun juga bisa penurunan produksi atau perusahaan dalam kesulitan pembiayaan, dengan konsekuensi perusahaan harus memberikan hak karyawan dengan 2 X PMTK dan lakukan komunikasi dengan pihak disnaker setempat bila akan melakukan hal tersebut agar dapat masukan untuk langkah2 lanjutan.

Ketika sudah selesai semuanya, jangan lupa daftarkan SK PHK ke PHI setempat agar ada kekuatan hukum yg mengikat

Salam

Bungsu P

Dear Pak Bungsu,

Sebelumnya ijin untuk meng-copy-paste ayat tersebut:

(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Mohon saya dikoreksi jika salah, dalam pasal tersebut kita harus meng-artikannya secara utuh 1) “karena perusahaan tutup bukan karena …dst” dan 2) “…tetapi perusahaan melakukan efisiensi”,. sehingga menurut hemat saya Efisiensi atau redundancy seperti pisau bermata dua. kita tidak bisa begitu saja menerapkan efisiensi. Ini bisa menjadi celah bagi karyawan untuk menolak di-Putus Hubungan Kerjanya” karena alasan efisiensi. Sehingga banyak kasus akhirnya perusahaan harus melakukan pendekatan yang “lebih baik lagi” agar karyawan mau menerimanya.

Jika tidak karyawan tersebut bisa meminta lebih karena tidak diatur secara jelas di UU tersebut.

demikian dari saya,

Segoro

Dear Pak Segoro,

Benar adanya bahwa efisiensi ini dlm rangka perusahaan tutup. Kemudian dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19 /PUU-IX/2011 yang dimaksud dengan “perusahaan tutup” adalah perusahaan tutup permanent atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu. Sehingga sekarang untuk melakukan PHK dikarenakan perusahaan sudah tidak suka lagi dengan karyawan agak susah diterapkan. Adakah celah pasal lainnya yg dapat dipakai?tx

Tertanda,

Yuriko Takanada

Dear Pak Yuriko, Pak Segoro & Pak Bungsu

Saya mencoba untuk mencermati kembali Putusan MK No.19/PUU-IX/2011 yang dimana putusan tersebut menyatakan Pasal 164 ayat 3 tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai perusahaan tutup permanen atau tutup tidak untuk sementara waktu

Aktual yang terjadi terutama seperti di perusahaan tambang batubara dan/atau mineral lainnya terjadi pengurangan karyawan secara besar2an, karena aktualnya terjadi penurunan harga batubara secara signifikan dalam skala global, dan hal ini membuat banyak pengusaha batubara melakukan pengurangan karyawan dengan alasan effisiensi tersebut

Walaupun ada putusan MK namun Pihak Disnaker terkait yang juga dilaporkan mengenai pengurangan tersebut toh tetap menerima dan membenarkan tindakan pengusaha ini

Yang menjadi pertanyaan saya kira2 langkah apa yang hendaknya diambil oleh pengusaha yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (pasca keluarnya putusan MK) dalam kondisi penurunan penjualan batubara yang dimana salah satu langkah yang harus ditempuh adalah melakukan pengurangan karyawan untuk bisa survive (operasional tetap berjalan), pertanyaan lebih lanjut apakah memang benar2 perusahaan harus tutup secara permanen atau kata lainnya adalah bangkrut baru bisa melakukan PHK terhadap karyawannya

Mohon diskusi dan pencerahannya

Salam

M.Rifai

Dear Bapak-Bapak dan Rekan Yang saya Hormati,

Sejauh ini tidak ada celah untuk begitu saja memutuskan hubugan kerja seseorang hanya karena posisi tersebut tidak ada lagi, produksi turun dan bahkan karena perusahaan rugi (kecuali rugi 2 tahun berturut-turut dan dibuktikan oleh Akuntan Publik – ribet kan); dalam hal ini perusahaan ingin melakukan efisiensi, kecuali alasan yang sudah diterangkan dalam UU pada 164ayat 3 tersebut.

Hal ini karena roh awal pembuatan pasal tersebut adalah untuk menjaga agar perusahaan tidak “mudah begitu saja” mem-PHK seseorang. Untuk itu perusahaan harus melakukan pendekatan yang istilah-nya “amicably way”, dimana kedua belah-pihak setuju untuk diadakannya pemutusan hubungan kerja. Termasuk tentunya bahwa dalam hal ini pihak karyawan setuju dengan nilai paket yang akan diberikan. Selanjutnya harus dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengikat dan didaftarkan kepada PHI. Untuk menghindarkan tuntutan dikemudian hari.

Maklumlah Bapak-Bapak, Undang-Undang kita memang paling memihak terhadap karyawan dibandingkan UU sejenis di kawasan Asia Tenggara ini. Tidak salah, hanya lebih memihak kepada karyawan.

Tanpa adanya revisi dari legislatif, eksekutif, pengusaha dan perwakilan pekerja, maka hal-hal seperti ini akan menjadi “patron” yang sama secara berulang kedepannya.

demikian pendapat saya, mohon jika ada yang ingin memberi masukan saya persilahkan.

wassalam,

Segoro

Untuk mengikuti diskusi lebih lanjut silakan anda bergabung dalam milis [email protected]

Demikianlah sekilas jalannya diskusi yang dikutip dari milis [email protected] yang dikelola oleh HRD Forum sejak tahun 2004, yang kini memiliki jumlah anggota ebih dari 20.800 anggota. Jika anda tertarik untuk bergabung, silakan kirimkan email kosong ke : [email protected] ; selanjutnya silakan ikuti langkah selanjutnya setelah mendapatkan email konfirmasi dari yahoogroups.com ; terima kasih telah memilih HRD Forum.

Sekaligus, kami ingin mengingatkan kembali, acara satu tahun sekali, HR Brotherhood – Super BootCamp, angkatan ke-7 akan dilaksanakan di Puncak, Jawa Barat, pada tanggal 7-8 Maret 2015. Kepada rekan dan sahabat HRD Forum silakan mendaftarkan team HRD di perusahaan masing-masing. Ini saatnya kita, praktisi HRD berkumpul, berdiskusi, berkenalan menjalin tali silaturahmi sesama praktisi HRD Indonesia. Acara HR Brotherhood ditargetkan akan dihadiri oleh 150 HRD dari berbagai perusahaan. Untuk mendaftar, silakan kirimkan email ke : [email protected]

One comment

  1. UU melindungi dua pihak, hanya sudut pandang aja yang berkata lain. Perusahaan besar atau berskala internasional menggaji karyawannya dengan hitungan umk, yang sebenarnya perusahaan tsb bisa menggaji diatas umk. Perusahaan besar yang melihat celah aturan hukum mengetahui tenaga outsourcing yang lebih menguntungkan, buru2 mem- PHK- kan karyawannya dengan berbagai alasan demi untung yang berlipat ganda. Dan hal2 lain yang menguntungkan lainnya. Siapa yang di untungkan ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*