Kontrak Kerja Karyawan atau Perjanjian Kerja Karyawan | HRD Forum
Home | Article | Kontrak Kerja Karyawan dalam UU 13/2003

Kontrak Kerja Karyawan dalam UU 13/2003

Apa yang ingin Anda ketahui tentang Kontrak Kerja? Apakah anda sebagai karyawan, atau anda mewakili perusahaan, mungkin HRD, maka apa dan bagaimana tentang Kontrak Kerja harus kita ketahui dengan benar.

Menurut UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud Kontrak Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Masih dalam UU 13 tahun 2003, ada dalam pasal 54 bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya harus memuat:

  • nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
  • nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
  • jabatan atau jenis pekerjaan
  • tempat pekerjaan
  • besarnya upah dan cara pembayarannya
  • syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh
  • mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
  • tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dani. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Jadi hal-hal tersebut harus termuat dalam kontrak kerja yang dibuat oleh perusahaan jika ingin membuat sebuah perjanjian dalam hubungan kerja PKWT atau Karyawan Kontrak dan PKWTT atau karyawan permanen.

Jika kita ditanya tentang dasar untuk menyatakan suatu perjanjian kerja dianggap sah atau tidak maka wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa agar supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu ; adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ; para pihak memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; suatu pokok persoalan tertentu ; suatu sebab yang tidak terlarang

Sementara dalam pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar: kesepakatan kedua belah pihak ; kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum ; adanya pekerjaan yang diperjanjikan ; pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Jika kita lihat dari jenis kontrak kerja menurut bentuknya, ada dua jenis kontrak kerja menurut bentuknya, yaitu : berbentuk lisan atau tidak tertulis, kontrak kerja lisan atau tidak tertulis hanya diperbolehkan untuk jenis perjanjian kerja PKWTT atau permanen employee. Meskipun kontrak kerja dibuat secara tidak tertulis, namun kontrak kerja jenis ini tetap bisa mengikat pekerja dan pengusaha untuk melaksanakan isi kontrak kerja tersebut. Kontrak kerja jenis ini mempunyai kelemahan karena dimungkinkan adanya isi kontrak kerja yang ternyata tidak dilaksanakan oleh pengusaha karena tidak pernah dituliskan sehingga berpotensi merugikan pekerja, atau ada pekerjaan yang tidak dilakukan oleh pekerja padahal sudah diperjanjikan secara lisan sehingga merugikan perusahaan.

Jenis kedua adalah berbentuk tulisan atau tertulis. Perjanjian jenis ini dituangkan dalam bentuk tulisan, dapat dipakai sebagai bukti tertulis apabila ada perselisihan hubungan industrial yang memerlukan alat bukti. Sehingga perjanjian kerja jenis ini sangat aman baik buat pekerja maupun perusahaan. Perjanjian kerja tertulis ini dibuat dalam rangkap 2 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing buruh dan pengusaha menerima salinan Perjanjian Kerja tersebut, sesuai dengan Pasal 54 ayat 3 UU 13/2003.

Yang harus diingat, perjanjian kerja / kontrak kerja lisan atau tidak tertulis hanya diperbolehkan untuk PKWTT / karyawan tetap, sementara perjanjian kerja / kontrak kerja tertulis diperbolehkan untuk kedua jenis perjanjian kerja, baik PKWTT / karyawan tetap maupun PKWT / karyawan kontrak.

Sampai jumpa di artikel HRD lainnya.

  • Twitter : @HRDForum
  • Facebook : facebook.com/hrdforum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*