Jabatan yang dilarang diduduki Tenaga Kerja Asing | HRD Forum
Home | Article | Jabatan yang dilarang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing : Kepmenakertrans No.40 Tahun 2012

Jabatan yang dilarang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing : Kepmenakertrans No.40 Tahun 2012

Bagi praktisi HRD Indonesia yang bekerja di perusahaan PMA atau di perusahaannya ada atau mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) harus mengetahui bahwa pemerintah melalui melalui Kepmenakertrans No.40 Tahun 2012 menetapkan Jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri No.40 tahun 2012 berisi 19 Jabatan yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi HRD atau Personalia.

Peraturan yang melarang jabatan-jabatan tertentu dijabat oleh tenaga kerja asing (TKA) dibuat dan dikeluarkan karena Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dari itu perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing;

Dalam mengambil keputusan tentang Jabatan-jabatan yang dilarang diduduki oleh Tenaga Kerja asing (Kepmenakrentrans No.40 Tahun 2012) ini mengacu kepada :

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
  2. Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
  4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
  5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

Dari 19 jabatan yang dilarang diduduki atau dijabat oleh tenaga kerja asing (TKA) semuanya adalah jabatan yang sangat terkait dengan posisi dan fungsi HRD di dalam perusahaan, oleh karena itu, bagi semua HRD Indonesia, Kepmenakertrans No.40 Tahun 2012 harus menjadi perhatian khusus, khususnya bagi praktisi HRD yang bekerja di perusahaan PMA atau yang di dalam perusahaannya mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Daftar JABATAN-JABATAN TERTENTU YANG DILARANG DIDUDUKI TENAGA KERJA ASING adalah sbb :

  1. Direktur Personalia / Personnel Director. kode ISCO 1210
  2. Manajer Hubungan Industrial / Industrial Relation Manager. kode ISCO 1232
  3. Manajer Peronalia / HR Manager. kode ISCO 1232
  4. Supervisor Pengembangan Personalia / Personnel Development Supervisor. kode ISCO 1232
  5. Supervisor Perekrutan Personalia / Personnel Recruitment Supervisor. kode ISCO 1232
  6. Supervisor Penempatan Personalia (Personnel Placement Supervisor) kode ISCO 1232
  7. Supervisor Pembinaan Karir Pegawai / Employee Career Development Supervisor. kode ISCO 1232
  8. Penata Usaha Personalia / Personnel Declare Administrator. kode ISCO 4190
  9. Kepala Eksekutif Kantor / Chief Executive Officer. kode ISCO 1210
  10. Ahli Pengembangan Personalia dan Karir / Personnel and Careers Specialist. kode ISCO 2412
  11. Spesialis Personalia / Personnel Specialist. kode ISCO 2412
  12. Penasehat Karir / Career Advisor. kode ISCO 2412
  13. Penasehat tenaga Kerja / Job Advisor. kode ISCO 2412
  14. Pembimbing dan Konseling Jabatan / Job Advisor and Counseling. kode ISCO 2412
  15. Perantara Tenaga Kerja / Employee Mediator. kode ISCO 2412
  16. Pengadministrasi Pelatihan Pegawai / Job Training Administrator. kode ISCO 4190
  17. Pewawancara Pegawai / Job Interviewer. kode ISCO 2412
  18. Analis Jabatan / Job Analyst. kode ISCO 2412
  19. Penyelenggara Keselamatan Kerja / Occupational Safety Specialist. kode ISCO 2412

yang dimaksud dengan Kode ISCO adalah International Standard Classification of Occupations.

The International Standard Classification of Occupations (ISCO) is one of the main international classifications for which ILO is responsible. It belongs to the international family of economic and social classifications. ISCO is a tool for organizing jobs into a clearly defined set of groups according to the tasks and duties undertaken in the job. Its main aims are to provide:

  • a basis for the international reporting, comparison and exchange of statistical and administrative data about occupations;
  • a model for the development of national and regional classifications of occupations; and
  • a system that can be used directly in countries that have not developed their own national classifications.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Pebruari 2012 dan ditanda tangani oleh MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

4 comments

  1. Haddrin ashari Pasaribu

    Apakah tenaga kerja asing yg bekerja di Indonesia diperbolehkan mengeluarkan atau mereferensi surat Peringatan..???

  2. Jika ‘tenaga kerja asing’ sebagai seorang atasan (bukan sebagai HRD), mengeluarkan surat peringatan buat anak buahnya (stafnya), boleh saja pak.

  3. Apa boleh dan ada dasarnya Tenaga kerja asing mengeluarkan,mengetahui serta menandatangani surat peringatan kedua kepada pekerja secara langsung tanpa diketahui oleh tenaga pendamping indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*