Daftar UMK 2017 Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jabar nomor : 561/KEP.1322-BANGSOS/2016 tentang upah minimum Kabupaten/Kota, tertanggal 21 November 2016 telah ditetapkan besaran UMK 2017 untuk 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Kenaikan Upah Minimum tahun ini sesuai dengan formula dari PP Nomor 78 Tahun 2015 Pasal 44 ayat (2). Penetapan UMK 2017 Jawa Barat, upah tertinggi dipegang oleh Kabupaten Karawang dengan nilai Rp 3.605.272,00 sementara untuk upah terendah yakni Kabupaten Pangandaran dengan nilai Rp 1.433.901,15.

Berikut data nilai UMK 2017 se-Kabupaten/Kota di Jabar:

1. Kabupaten Majalengka Rp. 1.525.632,00

2. Kota Cirebon Rp. 1.741.682,96

3. Kabupaten Cirebon Rp. 1.723.578,15

4. Kabupaten Kuningan Rp. 1.477.352,70

5. Kabupaten Indramayu Rp. 1.803.239,33

6. Kabupaten Garut Rp. 1.538.909,00

7. Kabupaten Tasikmalaya Rp.1.767.686,00

8. Kota Tasikmalaya Rp. 1.776.686,00

9. Kabupaten Ciamis Rp. 1.475.792,82

10. Kota Banjar Rp. 1.437.522,11

11. Kabupaten Pangandaran Rp. 1.433.901,15

12. Kota Depok Rp. 3.297.489,00

13. Kabupaten Bogor Rp. 3.204.551,81

14. Kota Bogor Rp. 3.272.143,00

15. Kabupaten Sukabumi Rp. 2.376.558,39

16. Kota Sukabumi Rp. 1.985.494,00

17. Kabupaten Cianjur Rp. 1.989.115,00

18. Kota Bandung Rp. 2.843.662,55

19. Kabupaten Bandung Rp. 2.463.461,49

20. Kabupaten Bandung Barat Rp. 2.468.289,44

21. Kabupaten Sumedang Rp. 2.463.461,49

22. Kota Cimahi Rp. 2.463.461,00

23. Kota Bekasi Rp. 3.601.650,00

24. Kabupaten Bekasi Rp. 3.530.438,44

25. Kabupaten Karawang Rp. 3.605.272,00

26. Kabupaten Purwakarta Rp. 3.169.549.17

27. Kabupaten Subang Rp. 2.327.072,00

Bagi rekan dan sahabat HRD Forum yang memiliki informasi softcopy SK Upah Minimum 2017 untuk semua provinsi di Indonesia, silakan kirimkan ke email kami di redaksi@hrd-forum.com, file softcopy SK UMP 2017 atau UMK 2017 tersebut akan kami upload di website HRD Forum.

Sukses terus buat Anda, HRD Forum mendoakan kita semua sukses membangun bangsa dan negara tercinta ini, sehingga menjadi bangsa yang dikagumi oleh semua bangsa-bangsa di dunia. Amin.

Daftar UMK 2017 dapat Anda lihat di website HRD Forum ini.

Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK): Definisi, Manfaat, Proses Pembuatan, dan Tantangan Implementasi

Definisi UMK

Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) adalah standar gaji minimum regional yang ditetapkan oleh bupati/walikota di setiap kota/kabupaten di Indonesia. Penetapan UMK bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan mereka mendapatkan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum di daerahnya.

Manfaat UMK

• Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja: UMK membantu meningkatkan taraf hidup pekerja dengan memastikan mereka mendapatkan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar di daerahnya.
• Meningkatkan Daya Beli Masyarakat: UMK yang lebih tinggi dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya.
• Mengurangi Kesenjangan: UMK membantu mempersempit kesenjangan pendapatan antara pekerja kaya dan miskin di daerahnya.
• Meningkatkan Produktivitas: UMK yang adil dapat meningkatkan moral dan motivasi pekerja, sehingga meningkatkan produktivitas di daerahnya.

Proses Pembuatan UMK

UMK ditetapkan setiap tahun melalui proses yang melibatkan beberapa pihak, antara lain:

• Pemerintah: Diwakili oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
• Pengusaha: Diwakili oleh organisasi pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
• Pekerja: Diwakili oleh organisasi serikat pekerja.

Proses pembuatan UMK dimulai dengan survei kebutuhan hidup layak (KHL) di daerah tersebut. Survei ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk menghitung UMK.

Dewan Pengupahan kemudian akan membahas hasil survei KHL dan mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti kondisi ekonomi di daerah, tingkat inflasi, dan produktivitas pekerja. Setelah melalui proses diskusi dan negosiasi, Dewan Pengupahan akan merekomendasikan UMK kepada bupati/walikota.

Bupati/walikota kemudian akan menetapkan UMK melalui peraturan bupati/walikota. UMK yang telah ditetapkan wajib dipatuhi oleh semua perusahaan di daerah tersebut.

Tantangan Implementasi UMK

Meskipun UMK memiliki banyak manfaat, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

• Keberatan Pengusaha: Pengusaha, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), sering kali keberatan dengan kenaikan UMK karena khawatir akan meningkatkan beban biaya dan menghambat pertumbuhan bisnis di daerahnya.
• Ketidaksesuaian dengan Kondisi Ekonomi: Penetapan UMK yang tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi di setiap daerah dapat menyebabkan inflasi dan pengangguran di daerahnya.
• Kesulitan Penegakan: Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dapat menyebabkan perusahaan tidak membayar UMK sesuai ketentuan di daerahnya.
• Kesenjangan Keterampilan: Kesenjangan keterampilan antara pekerja dan kebutuhan industri dapat menyebabkan pekerja tidak mendapatkan pekerjaan meskipun UMK telah dinaikkan di daerahnya.

Solusi Mengatasi Tantangan

Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan implementasi UMK, antara lain:

• Dialog Sosial: Pemerintah daerah perlu melakukan dialog sosial dengan pengusaha dan pekerja untuk mencapai kesepakatan tentang UMK yang adil dan berkelanjutan di daerahnya.
• Kebijakan Pendukung: Pemerintah daerah perlu memberikan insentif dan kebijakan pendukung untuk membantu pengusaha dalam menyesuaikan diri dengan kenaikan UMK di daerahnya.
• Peningkatan Keterampilan: Pemerintah daerah perlu meningkatkan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan pekerja agar sesuai dengan kebutuhan industri di daerahnya.
• Penegakan Hukum: Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan perusahaan membayar UMK sesuai ketentuan di daerahnya.

Catatan

UMK memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Namun, implementasi UMK juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi.

Pemerintah daerah, pengusaha, dan pekerja perlu bekerja sama untuk memastikan UMK dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak di daerahnya.

Salam HRD Forum!

Untuk melihat Jasa pelayanan HRD Forum silakan KLIK LINK ini Jasa Pelayanan HRD Forum

—

Note:
Sebagian besar klien pelatihan dan konsultasi HRD Forum adalah klien lama yang sebelumnya pernah mengundang HRD Forum atau pernah hadir di kelas pelatihan yang HRD Forum selenggarakan. Atau klien baru yang mendapatkan rekomendasi dari klien lainnya, atau klien baru yang mendapatkan informasi dari berbagai channel seperti facebook, twitter, linkedin, milis, website, WA dan sebagainya. Jika perusahaan Anda cocok dengan materi dan metode pelatihan yang HRD Forum sampaikan silakan terus terhubung dengan HRD Forum melalui banyak channel yang tersedia atau direct di 08788-1000-100 ; email : Event@HRD-Forum.com ; website : www.HRD-Forum.com

Silakan teruskan informasi penting ini kepada rekan, kolega dan partner Anda, jika Anda nilai informasi ini bermanfaat. Terima Kasih.

Service HRD Forum : Training HRD, Training HR, Training Soft Skill, Training Technical Skill, Pelatihan HRD, Pelatihan HR, Head Hunter & Coaching